Dikutip Dari MOJOK.CO Keputusan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang menyatakan dukungan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) Gaza memunculkan pertanyaan baru: di mana posisi suara generasi muda muslim dalam proses pengambilan keputusan tersebut?
Pada Selasa, 3 Februari 2026, puluhan pimpinan ormas Islam berkumpul di Istana Kepresidenan. Perwakilan dari berbagai organisasi besar hadir untuk membahas rencana partisipasi Indonesia dalam forum perdamaian Gaza yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Setelah pertemuan berlangsung sekitar empat jam, para pimpinan ormas menyatakan sikap seragam: mendukung langkah pemerintah dan mempercayakan isu Palestina kepada Presiden Prabowo. Namun perhatian publik kemudian tertuju pada komposisi peserta rapat yang didominasi tokoh senior dari generasi Baby Boomers dan Generasi X.
Pertanyaan pun muncul: mengapa generasi Milenial dan Gen Z—yang secara demografis menjadi mayoritas umat Islam Indonesia—tidak tampak terlibat dalam forum strategis tersebut? Aktivis muda yang selama ini aktif menyuarakan solidaritas Palestina di ruang publik maupun media sosial justru tidak hadir dalam meja pengambilan keputusan.
Kepemimpinan Ormas yang Masih Berpola Lama
Struktur kepemimpinan ormas Islam di Indonesia masih banyak bertumpu pada figur lama yang telah lama berada dalam lingkar kekuasaan organisasi. Pengalaman mereka tentu tidak diragukan, namun dinamika zaman yang bergerak cepat menuntut pendekatan baru.
Generasi Milenial dan Gen Z tumbuh dalam ekosistem digital dengan karakter komunikasi yang berbeda. Mereka terbiasa dengan transparansi, keterbukaan informasi, serta interaksi yang cepat dan langsung. Otoritas tidak lagi diterima begitu saja tanpa penjelasan yang jelas.
Sebaliknya, pola pengambilan keputusan di banyak ormas masih berjalan secara tertutup dan top-down. Diskusi dilakukan secara eksklusif, sementara komunikasi kepada publik sering hadir dalam bentuk pernyataan resmi yang minim dialog.
Akibatnya, aspirasi generasi muda yang selama ini aktif mengadvokasi isu Palestina tidak benar-benar terserap dalam proses kebijakan organisasi.
Sikap yang Dinilai Tergesa dan Kurang Transparan
Keputusan kolektif ormas Islam setelah pertemuan tersebut juga menimbulkan tanda tanya karena perubahan sikap yang terlihat cepat. Sebelumnya, sejumlah pihak sempat menyampaikan kritik terhadap konsep Board of Peace karena dinilai problematis.
Namun setelah pertemuan dengan pemerintah, sikap itu berubah menjadi dukungan penuh. Publik pun bertanya: argumentasi apa yang membuat perubahan posisi terjadi begitu cepat? Apakah ada kajian baru, atau sekadar hasil konsensus politik?
Generasi muda yang terbiasa dengan budaya akuntabilitas digital cenderung menuntut penjelasan lebih rinci. Mereka ingin mengetahui proses diskusi, pertimbangan yang digunakan, serta alasan perubahan sikap organisasi secara terbuka.
Generasi Muda Ingin Terlibat, Bukan Sekadar Diwakili
Bagi banyak anak muda muslim, isu Palestina bukan sekadar wacana elite. Mereka terlibat langsung melalui aksi solidaritas, kampanye digital, hingga gerakan boikot. Karena itu, mereka merasa memiliki kepentingan moral untuk ikut didengar.
Masalahnya, struktur organisasi sering kali tidak menyediakan ruang partisipasi substantif bagi generasi muda. Peran mereka kerap terbatas pada bidang kepemudaan atau kegiatan simbolik, tanpa akses nyata terhadap keputusan strategis.
Model pengambilan keputusan yang terlalu tersentralisasi membuat kebijakan terasa jauh dari realitas basis massa yang justru paling aktif bergerak di lapangan.
Regenerasi Kepemimpinan Jadi Kebutuhan Mendesak
Situasi ini menunjukkan pentingnya regenerasi dalam tubuh ormas Islam. Regenerasi bukan sekadar menampilkan figur muda sebagai pelengkap struktur, tetapi benar-benar membuka ruang kepemimpinan baru dalam proses perumusan kebijakan.
Partisipasi generasi muda dapat dimulai melalui mekanisme dialog terbuka, pelibatan akademisi dan aktivis muda, serta transparansi proses pengambilan keputusan. Mereka merupakan kelompok yang memahami dinamika komunikasi digital dan memiliki koneksi kuat dengan masyarakat akar rumput.
Tanpa perubahan tersebut, keputusan organisasi berisiko semakin jauh dari realitas sosial yang berkembang.
Komunikasi Baru di Era Digital
Di era media sosial, pernyataan resmi saja tidak lagi cukup. Generasi digital mengharapkan komunikasi dua arah yang autentik dan terbuka terhadap kritik.
Ormas Islam perlu membangun keterlibatan nyata melalui platform digital, forum diskusi publik, serta ruang dialog yang memungkinkan pertanyaan dan evaluasi dari anggota maupun masyarakat luas.
Lebih dari itu, kaderisasi harus memberi tanggung jawab nyata kepada generasi muda—bukan sekadar posisi simbolis tanpa kewenangan strategis.
Palestina dan Tantangan Masa Depan Ormas
Isu Palestina memiliki nilai moral yang besar bagi umat Islam Indonesia. Karena itu, proses pengambilan keputusan terkait isu tersebut seharusnya mencerminkan keterlibatan luas, bukan hanya kesepakatan elite.
Dukungan terhadap Board of Peace mungkin benar atau mungkin juga keliru. Namun yang lebih penting adalah bagaimana keputusan itu diambil: apakah inklusif, transparan, dan melibatkan suara generasi yang akan mewarisi masa depan organisasi.
Tanpa regenerasi yang serius, ormas Islam berisiko kehilangan kedekatan dengan umatnya sendiri. Generasi digital bukan sekadar penonton, melainkan bagian penting dari arah gerakan ke depan.
Pada akhirnya, relevansi ormas di masa depan bergantung pada kemampuannya mendengar suara baru—bukan hanya mempertahankan pola lama.
